APII Gelar Aksi Jilid II di Kejagung RI dan Kemendiktisaintek, Kejagung Pastikan Segera Panggil Rektor serta Ketua Yayasan Universitas Al Azhar Medan

Jakarta,  — Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemuda Intelektual Indonesia (DPP APII) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI, Senin (22/6/2026).

Aksi yang diikuti ratusan massa tersebut merupakan bentuk keseriusan APII dalam mengawal dugaan penyimpangan pengelolaan Program KIP Kuliah Tahun 2024 dan 2025 di lingkungan Universitas Al Azhar Medan serta sejumlah perguruan tinggi swasta di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.

Dalam aksinya, massa APII kembali mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera menindaklanjuti laporan yang sebelumnya telah mereka sampaikan. Massa juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap Rektor Universitas Al Azhar Medan, Ketua Yayasan, operator KIP Kuliah, panitia seleksi, serta pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penetapan penerima bantuan pendidikan tersebut.

Aspirasi massa APII diterima langsung oleh perwakilan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI, Herwan Purwoko. Di hadapan massa aksi, ia menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan APII telah diteruskan dan saat ini telah berada di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Laporan yang disampaikan APII sudah sampai di Pidsus dan akan segera ditindaklanjuti. Kami memastikan seluruh laporan masyarakat akan diproses secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Herwan Purwoko di hadapan massa aksi.

Ia juga menyampaikan bahwa pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut akan dimintai keterangan guna memperoleh fakta-fakta yang objektif dan menyeluruh.

"Kami akan segera memanggil Rektor dan Ketua Yayasan Universitas Al Azhar Medan, termasuk panitia serta oknum-oknum yang diduga terlibat dalam persoalan ini untuk dimintai klarifikasi dan keterangan," lanjutnya.

Pernyataan tersebut disambut dengan antusias oleh ratusan massa APII yang sejak pagi menggelar aksi secara tertib di depan Kejaksaan Agung RI. Massa menilai, langkah tersebut menjadi sinyal positif bahwa aparat penegak hukum memiliki komitmen dalam menjaga integritas pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Koordinator aksi APII menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum yang berjalan hingga tuntas.

"Kami mengapresiasi respons Kejaksaan Agung RI. Namun, kami akan terus mengawal proses ini sampai terang benderang. Dana KIP Kuliah adalah hak mahasiswa kurang mampu dan tidak boleh ada pihak yang bermain-main dengan uang negara," tegasnya.

Usai menggelar aksi di Kejaksaan Agung RI, massa APII melanjutkan aksinya ke Kantor Kemendiktisaintek RI. Dalam aksi tersebut, APII kembali mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program KIP Kuliah di Sumatera Utara, termasuk mengevaluasi fungsi pengawasan yang dijalankan oleh LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.

APII menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah nyata dari aparat penegak hukum dan pemerintah demi memastikan Program KIP Kuliah berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.

Dan ketika di kemendiktisaintek di sambut oleh  Toi perwakilan Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi ( PPAPT ), Toi mengatakan akan segera menyampaikan ke Bapak Menteri untuk mengevaluasi kinerja Kepala LLDIKTI Wil I Sumut, dan bila perlu dilakukan pencopotan.

Gubernur Sumut hadir di Pelantikan DPD I AMPI Sumut 2026-2031, ini pesan Bobby Nasution untuk Pemuda Sumut

MEDIAMEDANSUMUT, MEDAN – Babak baru perjalanan organisasi kepemudaan di Sumatera Utara resmi dimulai. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumatera Utara masa bakti 2026-2031 secara resmi dilantik di Regale International Convention Centre, Jalan H. Adam Malik, Medan, Minggu (21/6/2026). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI, Dr Jerry Sambuaga.

Dalam momentum tersebut, Dr David Luther Lubis kembali memperoleh mandat untuk memimpin DPD AMPI Sumatera Utara setelah terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah (Musda) IX AMPI Sumut. Proses pemilihan yang berlangsung singkat namun penuh konsensus itu menjadi cerminan kuatnya soliditas organisasi dan kepercayaan kader terhadap kepemimpinan David.

Ketua Umum DPP AMPI, Dr Jerry Sambuaga, dalam arahannya menegaskan bahwa fase pascapelantikan harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke akar rumput. Menurutnya, eksistensi sebuah organisasi tidak hanya diukur dari struktur formal, melainkan dari kemampuan menghadirkan kaderisasi dan pengabdian yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Di bawah kepemimpinan Bang David, saya berharap AMPI Sumut terus melakukan pengembangan organisasi mulai dari tingkat kabupaten dan kota, rayon, sub rayon, bahkan hingga ke pelosok daerah. Konsolidasi merupakan fondasi utama bagi organisasi untuk tetap hidup, tumbuh, dan relevan dengan kebutuhan zaman," ujar Jerry.

Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2019-2024 itu juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musda IX AMPI Sumut yang berlangsung cepat, demokratis, dan kondusif. Bahkan, menurutnya, pelaksanaan Musda di Sumatera Utara menjadi salah satu yang tercepat dalam sejarah penyelenggaraan Musda AMPI di Indonesia.

"Hanya sekitar tiga puluh menit, proses penetapan ketua selesai. Ini menunjukkan bahwa Bang David mendapatkan dukungan penuh dan kecintaan dari seluruh DPD AMPI kabupaten/kota se-Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD AMPI Sumatera Utara periode 2026-2031, Dr David Luther Lubis, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh kader dan pengurus AMPI se-Sumatera Utara yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin organisasi lima tahun mendatang.

Ia juga mengapresiasi seluruh panitia pelaksana, baik Organizing Committee (OC) maupun Steering Committee (SC), yang telah memastikan seluruh rangkaian Musda hingga pelantikan berjalan dengan baik.

"Kepercayaan ini bukan sekadar amanah organisasi, tetapi juga tanggung jawab moral untuk bersama-sama membesarkan rumah besar yang kita cintai ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh DPD AMPI kabupaten/kota serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan agenda ini," ungkap David.

Menurut David, generasi muda saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Fenomena judi online, penyalahgunaan narkotika yang merambah berbagai kalangan, serta derasnya arus globalisasi dan revolusi digital menuntut hadirnya organisasi kepemudaan yang mampu menjadi ruang pembentukan karakter dan laboratorium kepemimpinan.

"AMPI harus menjadi kawah candradimuka yang melahirkan kader-kader visioner, berintegritas, serta memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin masa depan yang mampu menjawab tantangan zaman," tegasnya.

David juga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution terus memberikan arahan dan pembinaan agar AMPI semakin mendapat tempat di tengah masyarakat dan mampu menjadi barometer gerakan kepemudaan di Sumatera Utara.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya kembali David Luther Lubis. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat paling bawah.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Menurut Bobby, tantangan seperti penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, praktik pungutan liar, hingga maraknya pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.

"Banyak persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Organisasi kepemudaan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus duduk bersama, membangun sinergi, dan menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyoroti perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang harus direspons dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, organisasi kepemudaan memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di era transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata Bobby, siap memberikan dukungan terhadap program-program yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital, serta pemberdayaan generasi muda.

"Ketika organisasi kepemudaan fokus membangun kualitas manusia, maka pemerintah tentu hadir untuk memberikan dukungan dan ruang kolaborasi yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Bobby juga mengapresiasi eksistensi AMPI Sumatera Utara yang dinilai terus menunjukkan kontribusi nyata dalam pembinaan generasi muda.

"Selamat kepada Bang David dan seluruh pengurus yang baru dilantik. Semoga AMPI semakin maju, semakin dicintai masyarakat, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Sumatera Utara," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Musda IX sekaligus Pelantikan DPD AMPI Sumatera Utara masa bakti 2026-2031, Gibriel Nainggolan, melaporkan bahwa seluruh rangkaian Musda telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan aklamasi yang kembali menetapkan Dr David Luther Lubis sebagai Ketua DPD AMPI Sumut.

Atas nama panitia, Gibriel juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu dan undangan apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan dan penyambutan selama pelaksanaan kegiatan.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial pergantian kepengurusan, melainkan penegasan bahwa organisasi kepemudaan harus tetap menjadi pilar pembinaan generasi, ruang kaderisasi, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjawab tantangan zaman. Di tengah perubahan global yang bergerak semakin cepat, AMPI Sumatera Utara dituntut tidak hanya menjadi organisasi yang besar secara struktur, tetapi juga kuat dalam gagasan, matang dalam kaderisasi, dan hadir sebagai kekuatan sosial yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan.

(Redaksi)

FASI XIII Sumut di Pematangsiantar Berjalan Lancar dan Meriah, Ahmad Choir Parinduri Sampaikan Apresiasi kepada Seluruh Pihak Pendukung

MEDIAMEDANSUMUT, Pematangsiantar – Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) XIII Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Kota Pematangsiantar berlangsung lancar, sukses, dan meriah. Ketua DPD BKPRMI Kota Pematangsiantar Ahmad Choir Parinduri, SHI menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pembukaan FASI XIII ditandai dengan pemukulan Gonrang oleh Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn di Lapangan Adam Malik, Sabtu (20/06/2026). Momen tersebut sekaligus menjadi tanda dimulainya ajang pembinaan generasi muda Islam terbesar di Sumatera Utara tersebut.

Ahmad Choir Parinduri mengatakan, kesuksesan pelaksanaan FASI XIII tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, Forkopimda, para panitia, sponsor, serta seluruh elemen masyarakat yang turut berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

"Atas nama DPW BKPRMI Kota Pematangsiantar, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan FASI XIII khususnya bapak Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi dan seluruh teman-teman kepanitiaan. 

Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh kemeriahan. Semoga menjadi ladang amal serta melahirkan generasi Qurani yang berakhlakul karimah," ujar Ahmad Choir Parinduri.

Ia menjelaskan, FASI XIII Tingkat Provinsi Sumut mempertandingkan 19 cabang perlombaan yang diikuti peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Selain perlombaan, panitia juga menghadirkan penyanyi religi Haddad Alwi yang dijadwalkan tampil di Lapangan Adam Malik pada Rabu (24/06/2026) malam.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Keluarga Besar (KB) BKPRMI Provinsi Sumatera Utara. Wali Kota Pematangsiantar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan pengurus DPW dan KB BKPRMI Sumut.

Kegiatan tersebut dihadiri Dewan Penasehat DPP BKPRMI yang juga Anggota DPR RI Dr H Musa Rajekshah, S.Sos., M.Hum, Ketua Majelis Pertimbangan Pemuda BKPRMI sekaligus Presiden Pemuda Masjid Dunia Datuk H Said Ali Idrus, SE, MM, jajaran DPP BKPRMI, Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang, SSTP, MSi, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, SH, SIK, MH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Ahmadi Rahman, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli dan pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar.

Turut hadir Lembaga Pemangku Adat DPC Partuha Maujana Simalungun Kota Pematangsiantar yang diketuai Alex Henry Damanik bersama Wakil Ketua Esra Eduward Sinaga, SH, MH serta Bidang Adat Istiadat Simalungun St Sarman P Sipayung, SPd, MSi, sejumlah organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pelaksanaan FASI XIII diharapkan menjadi momentum memperkuat syiar Islam serta membentuk generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

(Redaksi)

FASI Sumut ke XIII Telah Dibuka dan Dihadiri Para Peserta Dari Seluruh Kab/Kota serta Para Tokoh Nasional

MEDIAMEDANSUMUT, PEMATANGSIANTAR - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn memukul Gonrang sebagai tanda dibukanya Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) XIII Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026. Pembukaan FASI berlangsung di Lapangan Adam Malik Pematangsiantar, Sabtu (20/06/2026).

Sebelum membuka kegiatan, Wesly dalam arahan dan bimbingannya mengucapkan selamat datang di Kota Pematangsiantar, kota penuh suka cita yang dikenal dengan semangat toleransi, kekayaan kuliner, serta berbagai objek wisata menarik dan udara yang sejuk.

“Kami berharap bapak dan ibu merasa nyaman, menikmati kehangatan masyarakat kami, dan betah selama berada di Kota Pematangsiantar,” kata Wesly.

Menurut Wesly, merupakan suatu kehormatan besar bagi dirinya selalu wali kota karena Kota Pematangsiantar telah dihunjuk sebagai penyelenggara FASI ke XIII Tahun 2026. FASI, katanya, bukanlah sekadar perlombaan untuk meraih prestasi, namun jauh lebih daripada itu, kegiatan tersebut tentu sarat nilai-nilai inspiratif, kompetitif, dan motivative guna menciptakan generasi muda penerus yang ber-akhlakul karimah, alim, faqih, dan mandiri, sehingga menjadi penerus yang professional religious dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Selain itu, secara khusus Wesly atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar mengucapkan selamat dan sukses atas Pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Sumut Masa Bakti yang baru.

“Semoga amanah yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat pengabdian dalam membina generasi muda Islam yang berakhlak mulia, cinta Al Qur’an, serta mampu menjadi pelopor pembangunan umat dan bangsa.

Wesly juga menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPW BKPRMI Provinsi Sumut dan terkhusus kepada DPD BKPRMI Kota Pematangsiantar serta seluruh pihak yang telah bekerja keras, berkontribusi, dan berkolaborasi dengan sungguh-sungguh. Sehingga penyelenggaraan FASI ke XIII Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026 terlaksana dengan baik dan sukses.

Lebih lanjut Wesly menyampaikan, tahun ini Pemko Pematangsiantar memeroleh peringkat ke-4 sebagai Kota Toleran se-Indonesia, setelah tahun lalu Kota Pematangsiantar berada di peringkat ke-5. Hal tersebut, katanya, merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar. 

Wesly berharap FASI mampu menggambarkan keindahan toleransi dan kerukunan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Pematangsiantar yang multi agama, multi etnis, serta multi kultural.

“Saya juga mengajak semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk menyamakan persepsi dalam berbagai aspek, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, serta bersama-sama menjaga toleransi, menjaga kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan Pemko Pematangsiantar untuk mewujudkan masyarakat Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan,” terang Wesly.

Di penghujung sambutannya, Wesly mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan FASI ke XIII Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) BKPRMI H Nanang Mubarok SHI MSos dalam sambutannya mengatakan BKPRMI Insya Allah bersama orang-orang baik, dan tidak akan berkhianat kepada orang-orang yang telah baik.

“BKPRMI mengusung visi besar, yakni mewujudkan masyarakat Marhamah dalam bingkai kesatuan Bhineka Tunggal Ika,” katanya. 

Nanang menyampaikan apresiasi kepada Kota Pematangsiantar yang meraih peringkat 4 Kota Toleran se-Indonesia. Menurutnya, keragaman dan toleransi yang ada di Kota Pematangsiantar terwujud dalam pelaksanaan FASI ke XIII Tingkat Provinsi Sumut.

“Semoga FASI ke XIII Tingkat Provinsi Sumut memunculkan putra-putri terbaik,” sebutnya, seraya menambahkan agar Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi tetap bersama BKPRMI. 

Nanang juga berpesan agar pengurus DPW BKPRMI Provinsi Sumut yang baru dilantik mampu menguatkan peradaban dan persatuan di Indonesia.

“Kita dukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kita doakan dan dukung program presiden dalam rangka mendukung kemandirian dan kedaulatan bangsa. Kami tidak jauh dari pemerintah demi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045,” tukasnya.

Sedangkan Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Sumut H Syafrizal Harahap SHI mengaku tertarik saat Ramadhan lalu Wesly bersama Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi membawa anak-anak yatim berbelanja ke salah satu pusat perbelanjaan di Kota Pematangsiantar. Hingga kemudian, Kota Pematangsiantar dipilih menjadi tuan rumah FASI ke XIII Tingkat Provinsi Sumut.

“Kebersamaan BKPRMI dengan Bapak Wali Kota Pematangsiantar berlanjut, sampai Bapak Wali Kota mendapat penghargaan dari DPP BKPRMI dalam Rakernas di Jakarta beberapa waktu lalu. Dan, pelaksanaan FASI sekarang luar biasa meriah,” jelasnya.

FASI ke XIII Tingkat Provinsi Sumut, lanjutnya, mempertandingkan 19 perlombaan. Selain itu, pihaknya mendatangkan penyanyi religi Islam, Haddad Alwi, yang akan tampil di Lapangan Adam Malik, Rabu (24/06/2026) malam.

Acara dirangkai Pelantikan DPW dan Keluarga Besar (KB) BKPRMI Provinsi Sumut. Wesly dan Forkopimda turut menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan pengurus DPW dan KB BKPRMI Sumut 

Kegiatan tersebut juga dihadiri Dewan Penasehat DPP BKPRMI yang juga anggota DPR RI Dr H Musa Rajekshah SSos MHum, Ketua Majelis Pertimbangan Pemuda BKPRMI yang juga Presiden Pemuda Masjid Dunia Datuk H Said Ali Idrus SE MM, jajaran DPP BKPRMI, Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman, Forkopimda Pematangsiantar, asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, Lembaga Pemangku Adat DPC Partuha Maujana Simalungun Kota Pematangsiantar yang diketuai Alex Henry Damanik dan dihadiri Wakil Ketua Esra Eduward Sinaga SH MH serta Bidang Adat Istiadat Simalungun St Sarman P Sipayung SPd MSi, sejumlah perwakilan organisasi Masyarakat, serta lainnya. 

(Redaksi)

Koruptor MBG Harus Ditindak Tegas, Program Makan Bergizi Gratis Tetap Dilanjutkan dengan Evaluasi Total dan Perluasan Manfaat bagi Pekerja Akar Rumput

MEDIAMEDANSUMUT, JAKARTA – Aktivis sosial-politik Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Sebaliknya, aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan anggaran, sementara program strategis nasional tersebut tetap dilanjutkan dengan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasannya.

Menurut Mas'ud Silalahi, Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Selain meningkatkan kualitas gizi generasi muda, program tersebut juga telah membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM, petani, peternak, nelayan, serta tenaga kerja di sektor pengolahan dan distribusi pangan.

"Bila terdapat oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi, maka pelakunya harus ditindak tegas. Tangkap dan proses hukum para koruptor, tetapi jangan sampai rakyat menjadi korban dengan dihentikannya program yang bermanfaat bagi masyarakat luas," ujar Mas'ud.

Ia menilai, langkah evaluasi total terhadap sistem pengelolaan MBG perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), DPR RI melalui fungsi pengawasan, serta melibatkan aparat penegak hukum seperti KPK RI, Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri. Pengawasan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi dinilai penting agar anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.

Berdasarkan berbagai kajian dan fakta di lapangan, program MBG berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang, program tersebut juga mampu menggerakkan rantai pasok pangan lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Mas'ud juga mengusulkan agar pemerintah pada masa mendatang mempertimbangkan perluasan manfaat Program MBG kepada kelompok pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pengemudi ojek online, buruh pabrik, pekerja bangunan, serta kelompok pekerja rentan lainnya.

Menurutnya, para pekerja tersebut merupakan bagian penting dari roda perekonomian nasional yang membutuhkan perhatian negara dalam aspek pemenuhan gizi dan ketahanan pangan. Program tersebut dapat diwujudkan secara bertahap melalui skema bantuan nutrisi atau subsidi pangan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.

"Kami tidak mendesak pemerintah, melainkan memberikan sumbangsih pemikiran, masukan, dan penguatan agar Program MBG semakin tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat akar rumput. Pemerintah telah memulai langkah yang baik, sehingga yang diperlukan adalah perbaikan sistem, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu," katanya.

Mas'ud berharap Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran DPR RI khususnya komisi yang membidangi pengawasan Badan Gizi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus menyempurnakan kebijakan tersebut demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang sehat, kuat, dan berkeadilan sosial.

"Prinsipnya sederhana, koruptornya ditangkap, programnya diselamatkan. Negara harus hadir untuk memastikan anggaran rakyat kembali kepada rakyat dan manfaat pembangunan dirasakan hingga ke lapisan paling bawah masyarakat," pungkasnya.

Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos Aktivis Sosial-Politik

(REDAKSI)

Randi Permana Menjadi Kandidat Kuat Di KNPI Binjai

MEDIAMEDANSUMUT, BINJAI – Randi Permana resmi mengembalikan berkas pencalonannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Binjai periode 2026-2029, Rabu (17/6/2026).

Kedatangan Randi ke Kantor DPD KNPI Kota Binjai di Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, mendapat dukungan penuh dari puluhan kader dan anggota berbagai organisasi kepemudaan (OKP) yang turut mengantarkannya dalam proses pengembalian berkas pencalonan.

Berkas pencalonan tersebut diterima langsung oleh panitia penjaringan calon ketua. Berdasarkan hasil verifikasi panitia hingga batas akhir pengembalian berkas, hanya satu nama yang tercatat mengembalikan berkas pencalonan, yakni Randi Permana.

Dengan kondisi tersebut, Randi dipastikan menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kota Binjai yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

Usai menyerahkan berkas, Randi Permana menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh organisasi kepemudaan yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin KNPI Kota Binjai selama tiga tahun ke depan.

Menurutnya, momentum Musda harus menjadi ajang untuk memperkuat persatuan dan membangun sinergi antarorganisasi kepemudaan demi kemajuan Kota Binjai.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan. Pada Musda nanti, mari kita bersama-sama menyatukan visi dan misi demi kemajuan KNPI Kota Binjai," ujar Randi.

Majunya Randi Permana sebagai calon tunggal dinilai menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan mendorong KNPI Kota Binjai agar semakin aktif dalam menjalankan peran strategisnya sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan generasi muda.

(Redaksi)

MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang: Jangan Korbankan Pemulihan Pascabanjir Demi Pembangunan Gedung KDMP

MEDIAMEDANSUMUT, Aceh Tamiang – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang Edi Syahputra, ST mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggunakan alokasi Dana Desa. Desakan tersebut muncul mengingat banyak kampung di Aceh Tamiang masih berjuang memulihkan diri dari dampak banjir hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

Menurut MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang, kebutuhan paling mendesak saat ini bukanlah pembangunan gedung baru, melainkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir. Berbagai sektor yang terdampak, seperti infrastruktur kampung, drainase, jalan lingkungan, fasilitas umum, hingga pemulihan ekonomi masyarakat, masih membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan berkelanjutan. Rabu, (10/6).

MPC Pemuda Pancasila menilai penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Gedung KDMP berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah kampung dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Akibatnya, aparatur kampung dihadapkan pada pilihan sulit antara menjalankan program nasional atau memprioritaskan pemulihan warga yang terdampak bencana.

"Kami tidak menolak program Koperasi Desa Merah Putih. Yang kami tolak adalah ketika pelaksanaannya justru mengurangi kemampuan kampung untuk memulihkan kondisi masyarakat pascabanjir. Jangan sampai desa dipaksa membangun gedung sementara rakyat masih menunggu perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi," tegas MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang.

MPC Pemuda Pancasila menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan di seluruh daerah. Wilayah yang memiliki karakteristik dan persoalan khusus, seperti Aceh Tamiang yang terdampak bencana, perlu mendapatkan kebijakan afirmatif agar Dana Desa dapat difokuskan pada kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Karena itu, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Keuangan, serta kementerian terkait lainnya untuk:

Meninjau ulang kebijakan penggunaan Dana Desa bagi pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di daerah terdampak bencana.

Memberikan keleluasaan kepada pemerintah kampung untuk memprioritaskan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menyiapkan sumber pembiayaan tersendiri melalui APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana KDMP.

Menetapkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah prioritas pemulihan pascabanjir dalam kebijakan penggunaan Dana Desa.

Menurut organisasi tersebut, keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata diukur dari banyaknya gedung yang dibangun, tetapi dari seberapa cepat masyarakat dapat bangkit dari bencana dan kembali memperoleh kehidupan yang layak.

"Jangan jadikan Dana Desa sebagai instrumen pemaksaan program yang mengabaikan kondisi daerah. Kampung-kampung di Aceh Tamiang membutuhkan anggaran untuk bangkit dari banjir, bukan dibebani dengan prioritas yang tidak sesuai kebutuhan mendesak masyarakat. Negara harus hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada realitas, bukan sekadar mengejar target administratif," tegas MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang.

MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa serta memastikan Dana Desa tetap menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan menjadi sumber persoalan baru bagi kampung-kampung yang sedang berjuang bangkit dari bencana.

MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang

"Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang."

(Redaksi)